PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024

Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam proses pengadaan atau penerimaan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Pengadaan ASN menjadi salah satu aspek penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu regulasi yang mengatur mekanisme pengadaan pegawai tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN, baik untuk formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di dalamnya diatur berbagai ketentuan, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengumuman lowongan, persyaratan pelamar, tahapan seleksi, pengolahan nilai, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan calon ASN.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK, memahami ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 merupakan hal penting agar dapat mengetahui mekanisme dan persyaratan pengadaan ASN.

Apa Itu PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024?

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengatur pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional maupun pada tingkat instansi.

Peraturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penambahan pegawai ASN untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, meningkatkan kapasitas organisasi, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional.

Pengadaan ASN dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna.

Dalam peraturan ini, jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:

Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedua jenis pengadaan tersebut berlaku untuk Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana.

Tujuan dan Prinsip Pengadaan Pegawai ASN

Berdasarkan Pasal 2 PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024, pengadaan Pegawai ASN memiliki dua tujuan utama, yaitu:

Memenuhi kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 3, pengadaan Pegawai ASN harus dilaksanakan dengan berpedoman pada enam prinsip berikut:

Kompetitif, memberikan kesempatan kepada setiap pelamar untuk bersaing berdasarkan kemampuan dan kompetensi.
Adil, memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelamar sesuai ketentuan.
Objektif, proses seleksi dilaksanakan berdasarkan kriteria dan penilaian yang telah ditetapkan.
Transparan, seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan secara terbuka.
Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak dipungut biaya, artinya pelamar tidak dikenakan biaya dalam proses pengadaan Pegawai ASN.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan proses penerimaan ASN yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.

Jenis Pengadaan Pegawai ASN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2024, pengadaan Pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Pengadaan PNS

Pengadaan PNS merupakan proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan jabatan di lingkungan instansi pemerintah.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat menjadi calon PNS setelah memperoleh persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

Selanjutnya, calon PNS wajib menjalani masa percobaan dan pendidikan serta pelatihan sebelum diangkat menjadi PNS.

2. Pengadaan PPPK

Pengadaan PPPK merupakan proses penerimaan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK melalui keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Masa perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi serta berdasarkan penilaian kinerja.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

Sebelum melaksanakan penerimaan pegawai, instansi pemerintah harus menyusun perencanaan kebutuhan ASN.

Berdasarkan Pasal 6, perencanaan kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci setiap satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan tersebut mempertimbangkan dua hal utama, yaitu:

Kebutuhan organisasi.
Ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan Pegawai ASN kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan ASN dapat dilakukan secara nasional maupun pada tingkat instansi.

Tahapan Pengadaan Pegawai ASN

Salah satu bagian penting dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 adalah pengaturan mengenai tahapan pengadaan Pegawai ASN.

Berdasarkan Pasal 15, pengadaan Pegawai ASN secara nasional dilaksanakan melalui delapan tahapan, yaitu:

Perencanaan.
Pengumuman lowongan.
Pelamaran.
Seleksi.
Pengumuman hasil seleksi.
Pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan sebagai PPPK.
Masa percobaan bagi calon PNS.
Pengangkatan calon PNS menjadi PNS.

Sementara itu, pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu:

Perencanaan.
Pengumuman lowongan.
Pelamaran.
Seleksi.
Pengumuman hasil seleksi.
Pengangkatan sebagai PPPK.

Berikut penjelasan beberapa tahapan penting dalam proses pengadaan ASN.

1. Perencanaan Pengadaan

Tahap perencanaan paling sedikit meliputi penyusunan jadwal pengadaan dan penyediaan prasarana serta sarana yang diperlukan.

Panselnas mempersiapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan, mekanisme seleksi, portal SSCASN, sistem CAT BKN, sistem pengolahan nilai, petunjuk teknis, pengolahan hasil kelulusan akhir, pemberkasan, dan penetapan nomor induk pegawai ASN.

2. Pengumuman Lowongan

Pengumuman lowongan dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.

Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat selama 15 hari kalender.

Informasi yang harus dicantumkan dalam pengumuman lowongan paling sedikit meliputi:

Jenis pengadaan.
Nama jabatan.
Jumlah lowongan jabatan.
Unit kerja penempatan.
Kualifikasi pendidikan atau sertifikasi.
Rentang penghasilan per jabatan.
Deskripsi jabatan.
Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
Jadwal tahapan seleksi.
Persyaratan yang harus dipenuhi pelamar.
Tata cara pendaftaran dan seleksi.
Layanan bantuan serta media sosial resmi instansi pemerintah.

Dengan demikian, pelamar dapat mengetahui informasi mengenai formasi dan persyaratan sebelum melakukan pendaftaran.

3. Pelamaran

Berdasarkan Pasal 25, pelamaran pengadaan Pegawai ASN secara nasional dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama.

Selain itu, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran.

Apabila diketahui melamar lebih dari satu instansi, lebih dari satu jenis pengadaan, atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, pelamar dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamar dengan dokumen yang disampaikan.

Panitia seleksi instansi wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagi pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, diberikan kesempatan mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama tiga hari kalender sejak hasil seleksi diumumkan.

5. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk PNS

Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan Pasal 30, SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Materi SKD meliputi:

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tes Intelegensia Umum (TIU).
Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

SKD dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

6. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk PNS

Pelamar yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

SKB bertujuan menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.

Pelaksanaan SKB menggunakan CAT BKN.

Selain CAT BKN, instansi pusat dapat menyelenggarakan SKB tambahan paling banyak tiga jenis atau bentuk tes lain setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Untuk instansi daerah, apabila terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau membutuhkan keahlian khusus, dapat dilaksanakan SKB tambahan paling banyak satu jenis atau bentuk tes lain. SKB tambahan tersebut tidak boleh berupa tes wawancara.

7. Seleksi Kompetensi untuk PPPK

Berbeda dengan pengadaan PNS, seleksi PPPK terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi PPPK menggunakan CAT BKN dan meliputi tiga kelompok kompetensi, yaitu:

Kompetensi Teknis.
Kompetensi Manajerial.
Kompetensi Sosial Kultural.

Selain itu, seleksi PPPK juga mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara.

Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan metode CAT BKN.

Instansi pusat dapat menyelenggarakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan paling banyak tiga jenis atau bentuk tes setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Sementara itu, instansi daerah dapat menyelenggarakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan paling banyak satu jenis atau bentuk tes untuk jabatan yang bersifat sangat teknis atau membutuhkan keahlian khusus. Seleksi tambahan tersebut tidak dapat berupa tes wawancara.

Persyaratan Umum Pelamar CPNS dan PPPK

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang ingin melamar menjadi ASN.

Berdasarkan Pasal 23, persyaratan umum pelamar meliputi:

Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS.
Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar saat melamar PPPK.
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan.
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya.
Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah.
Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK.

Ketentuan batas usia paling tinggi 35 tahun untuk pelamar PNS dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan tersebut, Pasal 24 juga mengatur beberapa ketentuan tambahan, antara lain pelamar tidak pernah melakukan pelanggaran seleksi, tidak sedang berstatus sebagai peserta yang lulus seleksi calon ASN dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai, serta memiliki pengalaman terkait bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.

Bagi PPPK yang melamar pada lowongan pengadaan PNS atau PPPK, diwajibkan telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal satu tahun dan mendapatkan persetujuan PPK atau PyB.

Pengolahan Nilai dan Penentuan Kelulusan Seleksi

Kelulusan seleksi pengadaan Pegawai ASN ditentukan berdasarkan pemenuhan Nilai Ambang Batas dan/atau peringkat terbaik sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Khusus pengadaan PNS, pengolahan hasil akhir dilakukan melalui integrasi nilai SKD dan SKB dengan ketentuan:

Nilai SKD sebesar 40%.
Nilai SKB sebesar 60%.

Dengan demikian, nilai akhir seleksi PNS merupakan hasil penggabungan kedua komponen tersebut.

Apabila terdapat pelamar yang memperoleh nilai akhir sama, penentuan kelulusan dilakukan secara berurutan berdasarkan:

Nilai kumulatif SKD tertinggi.
Nilai TKP, TIU, kemudian TWK tertinggi.
Nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, dan magister. Untuk lulusan SMA/sederajat berdasarkan nilai rata-rata tertinggi pada ijazah.
Usia pelamar tertinggi.

Sementara itu, pengolahan hasil akhir seleksi PPPK dilakukan berdasarkan nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara.

Apabila terdapat nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan secara berurutan didasarkan pada nilai Kompetensi Teknis tertinggi, nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural tertinggi, nilai wawancara tertinggi, dan usia pelamar tertinggi.

Pengumuman Hasil Seleksi dan Masa Sanggah

Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan nilai akhir.

Pelamar yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama tiga hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.

Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar, sedangkan sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.

Apabila sanggahan diterima, perubahan pengumuman hasil seleksi harus mendapatkan persetujuan ketua Panselnas. Hasil akhir seleksi kemudian diumumkan kembali paling lama tujuh hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pengangkatan Calon PNS dan PPPK

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi selanjutnya dapat diangkat menjadi calon PNS atau calon PPPK sesuai jenis pengadaan yang diikuti.

Pengangkatan Calon PNS

Pelamar yang lulus seleksi PNS diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

Calon PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama satu tahun.

Selama masa percobaan, instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS. Pendidikan dan pelatihan tersebut hanya dapat diikuti satu kali dan biayanya dibebankan kepada instansi pemerintah.

Calon PNS dapat diangkat menjadi PNS apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.

Pengangkatan Calon PPPK

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PPPK diangkat sebagai calon PPPK melalui keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri.

Khusus pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan PPK.

Keputusan pengangkatan tersebut disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Ketentuan Masa Perjanjian Kerja PPPK

Berdasarkan Pasal 60, masa perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta berdasarkan penilaian kinerja.

Perpanjangan masa perjanjian kerja mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

Pencapaian atau penilaian kinerja.
Kesesuaian kompetensi.
Kebutuhan jabatan pada instansi.
Ketersediaan anggaran instansi.
Jenis pekerjaan dan kebutuhan organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Batas usia pensiun sesuai jabatan yang akan diisi.

Dengan demikian, perpanjangan perjanjian kerja PPPK tidak hanya mempertimbangkan masa kerja, tetapi juga kebutuhan organisasi dan hasil penilaian kinerja.

Ketentuan Penting yang Perlu Diperhatikan Pelamar ASN

Ada beberapa ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang ingin mengikuti seleksi ASN.

1. Pelamar hanya boleh memilih satu jenis pengadaan

Pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan, yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama. Pelamar juga hanya dapat memilih satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran.

2. Pengadaan ASN tidak dipungut biaya

Seluruh proses pengadaan ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tidak dipungut biaya. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang.

3. Masa sanggah diberikan selama tiga hari kalender

Pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi maupun hasil akhir seleksi diberikan kesempatan mengajukan sanggahan paling lama tiga hari kalender sejak pengumuman hasil seleksi.

4. Pelamar yang mengundurkan diri setelah lulus dapat dikenai sanksi

Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk dua tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

5. PNS yang diangkat wajib mengabdi pada instansi

Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS.

6. Pelamar dilarang melakukan kecurangan

Pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Pengawasan dan Pendanaan Pengadaan ASN

Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan ASN berjalan sesuai ketentuan, PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan.

Berdasarkan Pasal 66, pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di tingkat nasional dilakukan oleh Panselnas.

Sementara itu, pengawasan pelaksanaan seleksi pada tingkat instansi secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.

PPK juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN kepada Menteri dan ketua Panselnas.

Adapun pendanaan pengadaan Pegawai ASN diatur dalam Pasal 68, yaitu:

Pendanaan pengadaan ASN pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pendanaan pengadaan ASN pada instansi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan yang Dicabut dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024

Salah satu ketentuan penting dalam Pasal 69 adalah pencabutan dua peraturan sebelumnya, yaitu:

PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Kedua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 mulai berlaku.

Download PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 PDF

Bagi masyarakat, tenaga honorer, calon pelamar CPNS, calon PPPK, serta pihak yang membutuhkan referensi regulasi pengadaan ASN, dokumen PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dapat dijadikan bahan untuk memahami ketentuan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dokumen lengkap peraturan ini memuat 70 pasal yang mengatur berbagai aspek pengadaan ASN, mulai dari ketentuan umum, perencanaan kebutuhan, kepanitiaan, tahapan pengadaan, seleksi, pengangkatan, pengawasan, pelaporan, hingga pendanaan.

Silakan pelajari dokumen peraturan secara lengkap agar tidak keliru dalam memahami persyaratan dan mekanisme pengadaan PNS maupun PPPK.

{Link Download PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 DISINI]

Kesimpulan

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan regulasi yang mengatur mekanisme penerimaan PNS dan PPPK di lingkungan instansi pemerintah.

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai perencanaan kebutuhan pegawai, pengumuman lowongan, persyaratan pelamar, tahapan seleksi, pengolahan nilai, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan calon ASN.

Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan pengadaan ASN dapat berjalan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bebas dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi ASN, memahami ketentuan dalam peraturan ini merupakan salah satu langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi CPNS maupun PPPK.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang apa?

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi pengadaan PNS dan PPPK, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan pegawai.

2. Apa saja jenis pengadaan Pegawai ASN menurut PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024?

Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Berapa usia minimal dan maksimal pelamar CPNS?

Berdasarkan Pasal 23, usia minimal pelamar PNS adalah 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Batas usia tersebut dapat dikecualikan untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berapa batas usia pelamar PPPK?

Usia minimal pelamar PPPK adalah 20 tahun dan usia maksimal satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apa saja tahapan seleksi CPNS menurut PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024?

Seleksi pengadaan PNS terdiri atas tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

6. Apa saja tahapan seleksi PPPK?

Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara untuk menilai integritas dan moralitas.

7. Berapa lama masa sanggah hasil seleksi ASN?

Masa sanggah hasil seleksi administrasi maupun hasil akhir seleksi diberikan paling lama tiga hari kalender sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN.

8. Berapa lama masa perjanjian kerja PPPK?

Masa perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi serta berdasarkan penilaian kinerja.

9. Apakah pelamar ASN diperbolehkan melamar CPNS dan PPPK sekaligus?

Tidak. Pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama. Pelamar juga hanya dapat memilih satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran.

10. Apa sanksi bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi ASN?

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2), pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau telah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN selama dua tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

11. Berapa lama PNS harus mengabdi sebelum dapat mengajukan pindah atas alasan pribadi?

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2), pelamar pengadaan PNS harus bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS.

12. Peraturan apa saja yang dicabut dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024?

Peraturan yang dicabut adalah PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS dan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Referensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sumber dokumen: Salinan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 (30 halaman).