Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2026 tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan. Peraturan ini menjadi salah satu dasar dalam mengukur capaian pembangunan kebahasaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Download Permendagri Nomor 17 Tahun 2026
Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027.
Secara umum, pedoman ini mencakup lima bagian utama, yaitu sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, serta hal khusus lainnya.
Dokumen PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum yang menjadi bahan postingan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari ketentuan secara lebih lengkap, termasuk lampiran yang memuat ruang lingkup kegiatan masing-masing Jabatan Fungsional.
PMA Nomor 19 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri Agama yang mengatur perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Regulasi ini ditetapkan di Jakarta pada 25 September 2026 dan ditujukan untuk menyesuaikan pengaturan LPTK dengan perkembangan hukum serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan.
PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum merupakan regulasi yang mengatur jabatan fungsional di bidang hukum, mulai dari jenis jabatan, kedudukan dan jenjang jabatan, tugas dan ruang lingkup kegiatan, kebutuhan PNS, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan kinerja, angka kredit, pengembangan kompetensi, hingga ketentuan peralihan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Taman Anak Sejahtera (TAS). Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan sementara dan perlindungan anak yang bertujuan mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak secara optimal.
Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menetapkan standar baru yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
PP Nomor 16 Tahun 2026 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Dosen. Peraturan ini mengatur kedudukan, tanggung jawab, tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, kebutuhan PNS, pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, serta pembinaan Jabatan Fungsional Dosen.
Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan regulasi terbaru yang mengatur tata cara satuan pendidikan dalam melaksanakan belanja barang/jasa yang dibiayai dari dana yang dikelola oleh satuan pendidikan.
