Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN RB) Nomor 406 Tahun 2026 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2026.
Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026 telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Informasi ini penting bagi calon peserta yang berencana mengikuti seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2026.
Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 merupakan regulasi penting yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan pengawasan, serta sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor keagamaan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Permendikdasmen Nomor 16 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah dan bantuan sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya agar penyaluran bantuan lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pedoman Pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2026 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT). Pedoman ini menjadi acuan bagi calon pendaftar, perguruan tinggi, dan pihak terkait dalam memahami persyaratan serta mekanisme pendaftaran KIP Kuliah 2026.
Peraturan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 019/F/KP/2026 mengatur tentang Pedoman Sarana Peralatan Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Capaian Pembelajaran.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Peraturan ini menjadi salah satu pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan untuk tahun 2027.
Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman baru mengenai Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah. Regulasi ini menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP Daerah) dalam melakukan reviu terhadap berbagai dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah kembali mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu).
